tinggalkan pesan di sini. terimakasih.

site search by freefind




Jumat, 25 Januari 2013

TAHAP-TAHAP HUKUM ACARA PERDATA


Pendahuluan

Manusia adalah makhluk social (zoon politicon) yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan mengadakan hubungan antara satu dengan lainnya. Manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (conflict of interest) di antara mereka. Agar tercipta hubungan yang diharapkan, diperlukan adanya norma-nomra atau kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Kaidah atau peraturan hukum tersebut dapat berupa peraturan hukum materiil maupun hukum Formil.


Untuk dapat memulihkan dan mempertahankan hukum materiil terutama dalam hal ada pelanggarannya, diperlukan perangkat hukum lainnya yang disebut hukum formil atau hukum acara. Hukum perdata formil  atau hukum acara perdata bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Disebut formil, karena mengatur proses penyelesaian perkara perdata secara formil melalui lembaga yang berwenang (lembaga peradilan) yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedang perkataan acara, berarti acara (proses) penyelesaian perkara perdata tersebut haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan, dengan melalui tahap-tahap tertentu.
Dalam literature hukum acara perdata, kita dapat menemukan batasan pengertian dari hukum acara perdata yang dikemukakan oleh para ahli, yang meskipn perumusannya berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya mengandung tujuan yang sama.
Dan kalau disimpulkan, bahwa hukum acara perdata ialah hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, agaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan demikian kedudukan hukum acara perdata itu amat penting tidak sekedar sebagai pelengkap belaka. Untuk tegaknya hukum perdata materiil diperlukan hukum acara perdata. Begitu pun sebaliknya, Hukum perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Atau dengan kata lain hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata.
Dengan adanya hukum perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui peradilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
Untuk dapat mencapai dari hukum acara perdata seperti di atas, maka pada umumnya peraturan-peraturan hukum acara perdata bersifat memaksa (dwingend recht, karena dianggap menyelenggarakan kepentingan umum. Peraturan hukum acara perdata yang bersifat memaksa tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak tersebut mau tidak mau harus tunduk dan mematuhinya. Apabila ketentuan hukum acara perdata sampai dilanggar, maka akan mengakibatkan ruginya pihak-pihak itu sendiri atau apabila ketentuan itu tidak dipatuhi oleh hakim, dapat berakibat putusannya tidak sah menurut hukum. Adapun contoh hukum acara perdata bersifat memaksa antara lain:
v     Tenggang waktu banding adalah 14 hari sejak putusan diterima, kalau kemudian ternyata diajukan lebiih dari 14 hari tanpa alas an yang dapat dibenarkan, maka pengajuan banding tersebut tidak dapat diterima (UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di JAwa dan Madura).
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Mengemukakan pendapat yang dukup berharga, bahwa dalam penyusunan undang-undang, khususnya undang-undang Hukum Acara Perdata perlu mendapat perhatian dari segi teknik perundang-undangan ialah bahwa lebih menjamin kepastian hukum, peraturan hukum acara perdata tidak boleh bersifat terlalu umum. Hukum Acara Perdata sebagai aturan permainan hakim, maka kiranya lebih tepat kalau hakim tidak diberi kesempatan banyak untuk menafsirkan. Berlainan dalam merumuskan undang-undang mengenai hukum materiil akan lebih baik kalau rumusannya bersifat umum, sehingga memungkinkan penafsiran bagi hakim. Dengan demikan peraturan hukum materiil yang bersifat umum akan menjangkau kurun waktu yang panjang.
Pengaruh hukum acara perdata di dalam praktik di luar peradilan pun tidak kecil. Sebagai contoh kalau ada dua orang hendak membuat surat perjanjian di bawah tangan, maka dapatlah dikatakan selalu diikutsertakan dua orang saksi yang ikut menandatangani surat perjanjian tersebut. Disamping itu surat perjanjian tersebut masih dibubuhi materai. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Bahkan kebanyakan sudah tidak menyadari lagi maksud dari adanya dua orang saksi dan penempelan materai tersebut, tetapi dianggap demikianlah seharusnya.
Tanda tangan dua orang saksi dan materai bukanlah syarat sahnya perjanjian. Ini adalah suatu persiapan, kalau-kalau di kemudian hari menjadi sengketa di muka pengadilan. Dan dua orang saksi adalah jumlah minimal yang diminta oeh hukum acara perdata untuk pembuktian (pasal 169 HIR, 306 RBg, 1905 BW), yang nantinya dipanggil di muka sidang. Sedang materai sebagai pemenuhan pajak bagi serat-surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata untuk memenuhi pasal 2 ayat (1) a Undang-undang No. 13 tahun 1985.

TAHAP-TAHAP HUKUM ACARA PERDATA

Pada dasarnya hukum acara perdata dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan

  • Tahap Pendahuluan


Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Termasuk dalam tahap pendahuluan hukum acara perdata antara lain: pencatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penepatan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, memajukan permohonan penyitaan jaminan dan pencabutan gugatan.
  • Tahap Penentuan

Tahap penentuan ialah tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawab-menjawab, pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim.

  • Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yaitu tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai selesai.

  • Tahap – tahap Hukum Acara Perdata

Hukum acara atau hukum formil merupakan hukum yang berfungsi untukmenegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya ketentuan hukum materiil dalam praktik oleh pihak –pihak yang berperkara di pengadilan. Terdapat tigatahapan dalam hukum acara perdata yaitu tahap pendahuluan [permulaan];penemuan; pelaksanaan.
  • Tahap Pendahuluan

Merupakan tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Bagian dari tahap pendahuluan adalah :
-Pendaftaran perkara-Penetapan majelis hakim
-Penetapan hari sidang-Panggilan kepada pihak yang berperkara
-Penetapan verskot biaya perkara-Berita acara prodeo


  • Tahap Penentuan 

Tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara dipersidangan, mulai daripemeriksaan peristiwanya sampai pada pengambilan putusan hakim. Bagian daritahap penentuan :
-Mengkonstantasi peristiwa [menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit dengan jalan membuktikan peristiwanya]
-Mengkualifikasi peristiwa konkret [menetapkan peristiwa hukumnya sariperistiwa yang terbukti]
-Mengkonstitusi hukumnya [menetapkan hukum atau memberikankeadilan dalam suatu putusan]
  • Tahap Pelaksanaan 

Tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukumtetap [in kracht van gewijsde] sampai selesai. Bagian dari tahap pelaksanaan :
-Sukarela
-Paksa [eksekusi] : a. putusan berkekuatan hukum tetapb. putusan tidak dijalankan secara sukarelac. putusan dapat dieksekusi bersifat condemnotoird. pelaksanaan oleh panitera dan juru sita atas perintahdan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri.

IV. Komulasi dan Intervensi dalam Gugatan
1.Komulasi Gugatan
Komulasi gugatan merupakan penggabungan tuntutan hak dalam suatu perkara. macam komulasi:
Komulasi subyektif [penggabungan subyektif] : dalam satu perkara, seorangpenggugat melawan beberapa penggugat, beberapa penggugat melawanseorang tergugat atau masing-masing terdiri lebih dari seorang.
  • Syarat komulasi subyektif :

-Tuntutan harus ada hubungan erat satu sama lain [koneksitas]
-Tuntutan yang tidak ada hubungan hukumnya harus digugat tersendiri Exception pluriumlitis consortiumb.
Komulasi obyektif [penggabungan objek atau tuntutan] : dalam suatu perkarapenggugat mengajukan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu perkaraatau gugatan.
  • Syarat :

-         Penggabungan tuntutan yang diperiksadengan acara khususdengantuntutan yang diperiksa dengan acara biasa
-         Penggabungan tuntutan yang salah satu diantaranya hakim tidakberwenang secara  relative memeriksanya
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutanmengenai eigendom                                            

  • Tujuan penggabungan tuntutan :

a. memudahkan proses pemeriksaan perkara
b. menghindarkan putusanyang bertentangan 
c. sesuaidengan prinsip cepat, sederhana, biaya ringan

2. Concursus [tuntutan berganda]
Concursus adalah beberapa tuntutan yang kesemuanya menuju satu akibat hukumyang sama. Dengan dipenuhi atau dikabulkannya salah satu dari tuntutan, makatuntutan lain sekaligus terkabul.
3. Acara Intervensi [campur Tangan]
Intervensi [campur tangan], yaitu pihak ketiga atas kehendak sendiri ikut serta dalam sengketa yang sedangberlangsung antara pihak penggugat dan tergugat. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung disebut intervient.
1. Aturan tersebut terdapat dalam pasal 279-282 Rv yang sudah tidak dipakai tapi karena intervensi masih berlaku di pengadilan. Dengan demikian intervensi dipengadilan Negri menurut hukum acara perdata tidak tertulis.
2. Macam bentuk Intervensi dalam praktik : Voeging [menyertai], yaitu keikutsertaan pihak ketiga dalam perkara yangsedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengat berpihak padasalah satu pihak atau melindungi kepentingan sendiri.
Tussenkomst [menengahi], yaitu ikut sertanya intervenient dalam perkarayang sedang berlangsung dengan tidak memihak, akan tetapi menuntuthaknya sendiri baik terhadap penggugat maupun tergugat.
4. Vriwaring [garantie, penanggungan atau pembebasan]
Yaitu keikut sertaan pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung karenaditarik oleh salah satu pihak atau bukan atas kehendaknya sendiri.
Prosedur diatur dalam pasal 70-76 Rv, dan dasar tuntutan dala, sengketa pokok didasarkam atas tuntutan yang bersifat pribadi [pasal 74 Rv].
Macam vrijwaring, yaitu :
  • a. Vriwaring formil [pasal 72 Rv], yaitu apabila seorang diwajibkanuntuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap tuntutanyang bersifat kebendaan.
  • b. Vriwaring sederhana [pasal 74 Rv],yaitu apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung, mempunyai hak untuk menaguh kepada pihak ketiga. Menjaminatas tuntutan yang bersifat pribadi.

V. Sita Jaminan

Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilam dikemudian hari. Barang – barang yang disitauntuk kepentingan kreditur [penggugat] dibekukan dan disimpan [diconserveer] untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual [pasal 197 ayat 9, 199 HIR atau212, 214 RBg]. Karena itu penyitaan ini disebut juga sita jaminan [conservatoirbeslag].
Sita jaminan ialah tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannyaputusan perdata. Barang yang disita yang dikuasai debitur dibekukan dengan caramenyimpan [disconsrveer] untuk kepentingan debitur sebagai jaminan.
Sita jaminan mempunyai arti penting, dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah diintruksikan oleh Mahkamah Agung dengan beberapa buah suratedaran, agar tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu,karena dalam praktiknya sulit untuk memulihkan keadaan seperti semula ketika ditingkat banding atau kasasi ternyata putusannya berbeda.
Akibat penyitaan : debitur atau tergugat kehilangan wewenang untukmengalihkan barang-barangnya kepada pihak ketiga.
Tindakan pengalihan merupakan tindakan tidak sah [1337 BW] dan diancam dengan pidana [231 dan232 KUHP].
Ketentuan umum Sita Jaminan :1.Dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri dengan dibantu dua orang saksi,dan2.Harus membuat berita acara penyitaan, serta3.Pemberitahuan isinya kepada tersita jika tidak hadir.4.Tidak boleh dilakukan terhadap semua harta kekayaan debitur [berlainandengan sita dalam kepailitan]5.Hakim secara ex officio tidak boleh meletakkan sita jika tidak di mohonkanoleh yang berkepentingan.6.Harus dinyatakan sah dan berharga, jika gugatan dikabulkan[fungsi :merubah sita jaminan menjadi sita eksekutorial]
  • Macam Sita Jaminan

1.      Conservatoir Beslag : tindakan persiapan untuk menjamin pelaksanaanputusan dengan cara membekukan barang milik tergugat.-Fungsi : menjamin tagihan uang dengan menjual barang yang disita.Harus ada sangkaan yang beralasan bahwa barang tergugat akandialihkan.-Barang berupa : benda bergerak, benda tetap, derden beslag.-Prosedur : diajukan ke ketua Pengadilan Negeri dan putusan ataupernyataan sah dan berharga dalam dictum putusan.
2.      Revindicatoir Beslag : tindakan persiapan untuk menjamin pelaksanaanputusan dengan cara membekukan barang milik pemohon yang dikuasaiorang lain.-Fungsi : menjamin hak kebendaan pemohon, berakhir dengan penyerahanbarang, berakhir dengan mrnjual barang yang disita.-Barang debitur berupa benda bergerak.-Prosedur : diajukan dengan lisan atau tertulis dan putusan ataupernyataan sah dan berharga dalam dictum putusan.

3.      Marital/matrimonial Beslag : sita jaminan yang ada dalam perkara perceraian-Fungsi: melindungi hak pemohon dengan cara menyimpan bekukan hartakesatuan perkawinan agar tidak dialihkan pihak lain.-Barang berupa nenda bergerak, benda tetap, harta bergerah milik istri.-Gugatan melalui lisan atau tertulis

VI. Prosedur Pemanggilan Pihak Secara Patut

Pemanggilan pihak – pihak yang berperkara dilakukan dengan jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan disertai salinan suratgugatan [pasal 121 HIR/145 ayat 2 RBg].
1.      Harus dilakukan terhadap yang berkepentingan secara pribadi di tempat tinggalnya /kediaman
2.      Tidak dapat secara pribadi maka surat panggilan harus disampaikan kepadakepala desa [ pasal 390 ayat 1 HIR/718 ayat 1 RBg.
3.      Bila tergugat sudah meninggal dunia, maka surat disampaikan pada ahliwarisnya.
4.      Bila ahli waris tidak diketahui maka disampaikan kepada kepala desa terakhirsaat tergugat meninggal.
5.      Apabila tempat tinggal tergugat tidak ditemukan maka diserahkan padaBupati wilayah tempat tinggal penggugat dan ditempelkan pada papanpengumuman di pengadilan negeri [pasal 390 ayat 3 HIR 18 ayat 3 RBg].
6.      Jika yang berkepentinga berada diluar daerah hukum maka dilakukan melaluiKetua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
7.      Jurusita harus menyerahkan risalah panggilan kepada hakim yang akanmemeriksa perkara.

1 komentar: